Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Peningkatan Derajat Kesehatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Robert W. Fogel mengatakan bahwa antara sepertiga dari pertumbuhan ekonomi Inggris dalam 200 tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi makanan populasinya. Eksistensi dampak dari kesehatan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang mirip juga telah diverifikasi dalam periode waktu dan negara yang berbeda,

Pembangunan ekonomi sangan erat dengan masalah kesehatan karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar bila manusianya tidak sehat dan sakit-sakitan. Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam istilah instrumental, kesehatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam sejumlah cara. Sebagai contoh, kesehatan akan mereduksi kerugian produksi karena penyakit pada pekerja, dan meningkatkan produktivitas orang dewasa sebagai hasil dari perbaikan nutrisi, juga mengurangi tingkat ketidakhadiran dan meningkatkan kemampuan belajar pada sekolah anak-anak. Kesehatan juga memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat digunakan keseluruhan atau sebagian jika sakit.

Kemudian juga, memungkinkan penggunaan alokasi anggaran keuangan kesehatan untuk hal lain jika tidak terjadi kesakitan. Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap derajat kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pada makalah ini adalah:

1. Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan.?

2. Tinjauan Masalah kesehatan dari segi ekonomi kesehatan.?

3. Dampak pembangunan ekonomi terhadap derajat kesehatan masyarakat ?

4. Arah dan strategi pembangunan kesehatan ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penilisan makalah ini adalah :

1. Mengetahui Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan kesehatan

2. Mengetahui Masalah kesehatan dari segi ekonomi kesehatan

3. Mengetahui dampak pembangunan ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat

4. Mengetahui Arah dan strategi pembangunan kesehatan

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional, adapaun tujuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke empat, yakni: ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya yang berpengaruh pada multi kehidupan salah satunya adalah kesehatan. Dampak dari krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, penyebabnya adalah karena terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan.

Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut terhadap derajat kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan datang. Uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap derajat kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada status gizi serta perilaku kesehatan masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap kinerja pelayanan kesehatan masyarakat lebih dititik beratkan pada kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan di Desa serta terhadap kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

B. Kesehatan ditinjau dari ilmu ekonomi kesehatan

Masalah kesehatan dapat ditinjau dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Karena sumber daya jumlahnya terbatas, sedangkan manusia mempunyai bermacam-macam keperluan maka terjadi persaingan untuk memperoleh sumber daya yang dapat dialokasikan untuk keperluan kesehatan. Masalah pengalokasian sumber daya ke dalam maupun di dalam bidang kesehatan inilah yang dipelajari ekonomi kesehatan.

Oscar Gish (1977:8) dalam Conyers (1991:64) mengatakan bahwa persoalan penerapan kriteria ekonomi dan keuangan pada sektor kesehatan benar-benar sukar karena hakekat pelayanan yang perlu disediakan, yaitu menyangkut masalah hidup atau mati manusia. Konsekuensinya, setiap usaha untuk memotong pembiayaan kesehatan akan menghadapi tantangan yang tidak kecil dari banyak pihak. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan,mengatur, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan akan dilakukan pemerintah secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pencegahan penyakit (preventive), peningkatan kesehatan (promotive), pengobatan penyakit (curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Pemerintah juga memberikan hak yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan kebebasan untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan.

Pelayanan kesehatan sebagai alat penyembuhan (curative) penekanannya pada perawatan manusia yang sedang sakit dengan tujuan untuk menghindarkannya dari kematian dan mengurangi penderitaannya. Penekanan semacam ini telah direfleksikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, yang secara fundamental merupakan tempat di mana orang memerlukan perawatan serta terlihat juga dari cara latihan bagi tenaga-tenaga perawat kesehatan dan sikap masyarakat pada umumnya. Penekanan ini juga terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah bagi pelayanan kesehatan. (Conyers, 1991:65-66)

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan akibat dari dampak globalisasi ternyata tidak dapat diterapkan secara optimal pada negara berkembang dan menyebabkan negara tersebut menderita akibat jeratan hutang luar negeri yang membesar. Pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya diperlukan revisi agenda pembangunan, yakni pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam bahasa Inggris kata ”Health” mempunyai dua pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu ”sehat” atau ”kesehatan”. Sehat menjelaskan kondisi keadaan dari subyek, misalnya anak sehat, orang sehat, ibu sehat dan sebagainya. Sedangkan kesehatan menjelaskan tentang sifat dari subyek, misalkan kesehatan manusia, kesehatan masyarakat, kesehatan individu dan sebagainya. Sehat dalam pengertian kondisi mempunyai batasan yang berbeda-beda. Secara awam sehat diartikan keadaan seseorang yang dalam kondisi tidak sakit, tidak ada keluhan, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari, dan sebagainya. Menurut batasan ilmiah, sehat

Masalah kesehatan penduduk meningkat sejalan dengan meningkatnya usia. Orang usia lanjut biasanya menderita penyakit degeneratif dan penyakit kronis. Mereka mempunyai angka morbiditas tertinggi sehingga tuntutan akan pelayanan kesehatan meningkat pula. Mereka semakin sulit mandiri dan semakin tergantung pada orang lain. Berbagai gangguan kesehatan tidak teratasi karena faktor sosial, seperti ketidaktahuan dan faktor ekonomi. Faktor sosial yang terkait dengan usia lanjut ialah ageism, suatu sistem diskriminasi yang mengandung stereotip yang menggambarkan orang usia lanjut sebagai orang yang sakit, miskin dan kesepian. Faktor sosial yang diduga merupakan penyebab utama masalah kematian ialah kemiskinan yang gawat, dan kelangkaan akses ke pelayanan kesehatan dasar.

Conyers (1991:64) mengatakan bahwa bidang kesehatan memiliki masalah yang dapat menaikkan pembiayaan pelayanan kesehatan baik dengan latar belakang sosial maupun ekonomi. Sudut pandang sosial, suatu kenaikan biaya di bidang kesehatan seharusnya bisa membantu meringankan penderitaan manusia karena penyakit dan dalam beberapa hal dapat juga menyelamatkan nyawa; sedangkan sudut pandang ekonomi, masih memperdebatkan bahwa kemajuan kesehatan akan menaikkan produktifitas tenaga kerja.

Margaret Stacey (1977) dalam Santoso (2010) mengidentifikasi tiga dimensi konsep kesehatan yaitu 1) Kesehatan yang bertumpu pada konsep kesehatan individu atau kesehatan masyarakat; 2) Konsep kesehatan yang bertumpu pada kebugaran atau kesejahteraan; 3) Kesehatan yang bertumpu pada konsep promotif dan preventif.

Ketiga konsep tersebut dikembangkan di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung oleh tersedianya berbagai macam fasilitas kesehatan yang memadai, seperti sarana fasilitas kesehatan yang representatif, dan murah yang aksesnya mudah dicapai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat yang sehat tentunya akan dapat melakukan aktifitas dengan kondisi yang prima sehingga produktifitasnya pun dapat terjaga.

Peningkatan biaya yang besar bagi intervensi kesehatan esensial akan menyebabkan penurunan secara bermakna beban penyakit di negara-negara berkembang. Perkiraan terbaik dari pengaruh pelayanan kesehatan adalah menurunnya angka kematian total di negara-negara berkembang akibat penyakit infeksi menular dan kesehatan ibu yang rendah sekitar 8 juta per tahun pada tahun 2015, yang hal ini berasosiasi dengan penurunan sekitar 330 juta DALYs. Perkiraan penurunan angka kematian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Angka Kematian Dibawah Usia 60 Tahun, Dibandingkan Ada Tidaknya Intervensi, Tahun 1998–2020

	1998	2010		2020
	Tahun Dasar	Tanpa Intervensi	Dengan Intervensi	Tanpa Intervensi	Dengan Intervensi
Grup 1	13,956,996	13,255,530	5,155,625	12,671,000	4,593,479
Infeksi dan kurang gizi	9,073,059	8,903,935	2,849,259	8,763,000	2,804,160
Gangguan Kesehatan Ibu	491,185	360,720	203,645	252,000	87,400
Infeksi Saluran Nafas	2,101,802	2,175,873	718,038	2,080,000	686,400
Gangguan Kesehatan Perinatal	2,101,802	1,815,001	1,384,682	1,576,000	1,015,519

Sumber: WHO-SEAR, 2002

Jika terjadi peningkatan status kesehatan yaitu meningkatnya angka harapan hidup di negara-negara berpendapatan rendah sebesar 0.5 tahun selama 19 tahun, katakanlah dari 59 tahun menjadi 68 tahun, maka pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mencapai sekitar 0.5% per tahun.

C. Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat

Laporan Komisi, menganalisis berbagai hubungan keterkaitan antara kesehatan dengan pembangunan ekonomi yang dapat diterangkan melalui berbagai mekanisme dan dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan pembahasan terhadap enam fokus area, yaitu pertama, kesehatan dan pembangunan, kedua, kesehatan dan kemiskinan, ketiga, memilih intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status Kesehatan Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam, Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan

1. Kesehatan dan Pembangunan.

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat.

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an.

Informasi yang paling mengagumkan adalah penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang menyatakan bahwa peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama 200 tahun yang lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita seperti terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa perbaikan gizi memberikan kontribusi sebanyak 30% terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di Inggris.

Bukti-bukti makroekonomi menjelaskan bahwa negara-negara dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang rendah, mengahadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik keadaan kesehatan dan pendidikannya. Pada Tabel dibawah ini ditunjukkan tingkat pertumbuhan dari beberapa negara sedang berkembang pada periode 1965-1994. Pengelompokan negara-negara tersebut didasarkan atas tingkat pendapatan dan angka kematian bayi (sebagai proksi dari seluruh keadaan penyakit pada tahun 1965). Tabel tersebut menjelaskan di negara-negara dengan tingkat angka kematian bayi yang rendah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada periode tertentu.

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, 1965-1994 ( Didasarkan atas Pendapatan dan Angka Kematian Bayi, 1965)

Angka Kematian Bayi (AKB),1965	AKB < 50	AKB 50-100	AKB 100-150	AKB > 150
Tahun Dasar Pendapatan, 1965 GDP < US$ 750 GDP US$ 750-1500 GDP US$ 1500-3000 GDP US$ 3000-6000 GDP > US$ 6000	- - 5.9 2.8 1.9	3.7 3.4 1.8 1.7 -0.5	1.0 1.1 1.1 0.3 -	0.1 -0.7 2.5 - -

Sumber: WHO-SEAR, 2002

Terdapat korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10% dari angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi minimal 0.3–0.4% pertahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya tetap. Dengan demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara negara-negara maju yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara sedang berkembang dengan AHH rendah (49 tahun) adalah sekitar 1.6%, dan pengaruh ini akan terakumulasi terus menerus.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peranan kesehatan diantara berbagai faktor pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam Diagram 1 dibawah ini. Dalam diagram tersebut dapat dilihat, pembangunan ekonomi disatu fihak, merupakan fungsi dari kebijakan dan institusi (kebijakan ekonomi, pemerintahan yang baik, dan penyediaan pelayanan publik), dan faktor masukan (sumber daya manusia, teknologi, dan modal perusahaan) dilain fihak. Kesehatan mempunyai peranan ekonomi yang sangat kuat terhadap sumber daya manusia dan modal perusahaan melalui berbagai mekanisme seperti digambarkan.

Kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini antara lain terjadi di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan. Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh gandanya terhadap produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai peranan dalam kinerja ekonomi yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. Studi terbaru yang dilakukan oleh Bloom dan Sachs, menemukan bahwa lebih dari setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara Afrika jika dibandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Timur, secara statistik dapat diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan geografis jika dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari ekonomimakro dan politik pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka prevalensi penyakit malaria menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen atau lebih setiap tahunnya.

Kesehatan dan Kemiskinan

Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan, seperti terlihat dalam Tabel 2 dibawah ini. Studi lain dilakukan oleh Bank Dunia yang membagi keadaan kesehatan antara kelompok penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah pada negara-negara tertentu. Sebagai contoh, tingkat kematian anak pada quantil termiskin di Bolivia dan Turki diperkirakan empat kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian pada quantil terkaya. Dengan demikian kebijakan yang diarahkan untuk menanggulangi penyakit malaria dan kekurangan gizi secara langsung merupakan implementasi dari kebijakan mengurangi kemiskinan.

Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain: (1) menurunkan angka kematian anak sebesar dua pertiganya pada tahun 2015 dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar tiga perempatnya pada tahun 2015 dari keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan prevalensi penyakit HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan pembangunan milenium difokuskan terhadap pengurangan kemiskinan pada umumnya dan beberapa tujuan kesehatan pada khususnya, sehingga terdapat keterkaitan antara upaya keseluruhan penurunan kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.

Tabel Angka Harapan Hidup Dan Tingkat Kematian, Menurut Tingkat Kemajuan Pembangunan Negara (1995-2000)

Tingkat Pembangunan Negara	Penduduk (1999) Juta	Rata-rata Pendapatan Tahunan (US$)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Kematian Bayi (Per-1000)	Angka Kematian Anak Balita (Per-1000)
Sangat Terbelakang	643	296	51	100	159
Pendapatan Rendah	1777	538	59	80	120
Pendapatan Menengah-Bawah	2094	1200	70	35	39
Pendapatan Menengah-Atas	573	4900	71	26	35
Pendapatan Tinggi	891	25730	78	6	6
Sub-Sahara Afrika	642	500	51	92	151

Sumber: Human Development Report 2001, Table 8, and CMH Calculation using World Development Indicators of the World Bank

Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: Pertama, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. Kedua, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan penyakit pada anggota keluarga merupakan bencana jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam kemiskinan, dan jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan penyakit yang tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang merugikan selama siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya kesehatan anak dalam pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunya kesejahteraan psikologis.

Memilih Intervensi Untuk Kesehatan Yang Lebih Baik

Di berbagai negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, ketersediaan sumber daya untuk mengatasi masalah kesehatan sangat terbatas, oleh karena itu pemilihan alternatif intervensi kesehatan yang cost-effective menjadi penting. Pada tahun 1978, melalui Deklarasi Alma Ata tujuan kesehatan bagi semua telah disetujui oleh seluruh negara anggota

Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organization-WHO). Beberapa kesepakatan dalam deklarasi tersebut adalah komitmen negara-negara anggota terhadap keadilan kesehatan, lebih memfokuskan pelayanan kesehatan pencegahan (preventive) dan peningkatan (promotive) dibandingkan dengan pengobatan (curative) dan pemulihan (rehabilitative), meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sampai saat ini beberapa komitmen tersebut belum dapat diwujudkan. Sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan kesehatan pengobatan. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi, penggunaan teknologi yang tidak tepat, dan inefisiensi teknis. Hanya sedikit negara yang sukses mencapai kesehatan yang adil dan berhasil menjalin kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat dengan baik.

Menilai Status Kesehatan Penduduk

Status kesehatan penduduk biasanya dinilai dengan menggunakan berbagai indikator yang secara garis besar dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, berisikan indikator yang menghitung jumlah kematian yang terjadi selama periode tertentu. Contohnya adalah angka kematian kasar (Crude Death Rate-CDR) dan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR). Kelompok penduduk yang mempunyai angka CDR dan IMR yang rendah dikatakan mempunyai status kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang angka CDR dan IMR nya tinggi.

Kelompok kedua, berisikan berbagai indikator yang memperlihatkan jumlah orang yang menderita kecacatan akibat penyakit tertentu. Contohnya adalah jumlah penderita AIDS, Tuberkulosis (TB), Polio, dan sakit mental.

Sama dengan kelompok pertama, kelompok penduduk yang mempunyai jumlah penderita AIDS atau TB lebih sedikit dikatakan lebih sehat jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang jumlah penderita penyakit tersebut lebih banyak.

Kedua kelompok indikator tersebut sayangnya tidak menjelaskan kepada kita kapan kematian atau kecacatan terjadi, bagaimana tingkat parahnya penyakit, dan berapa lama mereka menderita. Masyarakat pempunyai nilai atau persepsi yang berbeda tentang hal-hal tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 kedua kelompok indikator tersebut digabungkan kedalam satu indikator yang disebut DALY ( Disability Adjusted Life Years ) untuk mengukur dengan lebih baik status kesehatan penduduk. DALY menggambarkan jumlah tahun untuk hidup sehat yang hilang sebagai akibat dari kematian dan kecacatan. Satu DALY didefinisikan sebagai satu tahun yang hilang untuk hidup sehat akibat dari kematian dan kecacatan. Penggunaan DALY dapat digunakan untuk membandingkan kesehatan penduduk dari waktu ke waktu atau membandingkan antara satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduk lain dengan lebih mudah dan sederhana. Kesimpulannya, DALY mengukur beban yang ditimbulkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh kematian dan atau kecacatan yang harus ditanggung oleh masyarakat. Penggunaan indikator DALY dapat dianalogikan dengan penggunaan indikator HDI (Human Development Index) yang dikembangkan oleh UNDP yang merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan.

Peningkatan Biaya Kesehatan

Analisis perkiraan biaya untuk meningkatkan cakupan intervensi pelayanan kesehatan yang esensial telah dilakukan terhadap 49 kegiatan prioritas di 89 negara miskin. Intervensi ini telah diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan untuk menangani keadaan kesehatan bagi penduduk miskin. Perluasan kegiatan ini didasarkan atas tingkat cakupan yang akan dicapai pada tahun 2007 dan 2015 dengan data dasar tahun 2002.

Analisa biaya direncanakan untuk memperkirakan tambahan biaya yang diperlukan untuk perluasan pelayanan yang didasarkan atas kondisi saat ini. Biaya yang diperlukan untuk memperluas kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Peningkatan Biaya Intervensi Kesehatan

	Total Pengeluaran Kesehatan			Biaya Inkremental
	2002 (Tahun dasar)	2007	2015	2007	2015
Semua Negara	106.1 (3.7%)	162.8 (4.5%)	200.3 (3.9%)	25 (0.7%)	46 (0.9%)
Asia Selatan	36.0 (4.9%)	51.4 (5.7%)	59.8 (4.8%)	7 (0.8%)	11 (0.9)

Catatan: Biaya dalam Juta US$, Angka dalam kurung adalah % dari GNP, Berdasarkan 8 Negara Asia Selatan

Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan

Sebagian besar negara-negara berpendapatan rendah memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama untuk menerapkan sistem DDK dan dukungan manajemen sangat diperlukan. Komisi menilai secara detil berbagai hambatan non-finansial yang harus diatasi, (lihat Tabel ). Terdapat lima katagori hambatan yaitu sebagai berikut: (1) pada tingkat keluarga dan masyarakat, (2) tingkat pelayanan kesehatan, (3) tingkat kebijakan sektor kesehatan dan manajemen strategik, (4) isu kebijakan publik, dan (5) karakteristik lingkungan.

Tabel Katagorisasi Hambatan

Tingkat	Hambatan
Keluarga dan Masyarakat	Terbatasnya permintaan untuk intervensi yang efektif Hambatan untuk menggunakan intervensi yang efektif : fisik, biaya, sosial.
Pelayanan Kesehatan	Kurangnya dan tidak meratanya distribusi tenaga profesional kesehatan; Lemahnya bimbingan teknis, manajemen, dan supervisi; Tidak cukupnya alokasi obat dan alat kesehatan; Terbatasnya peralatan dan infrastrutur (termasuk laboratorium dan komunikasi) dan rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan.
Kebijakan Sektor Kesehatan dan Manajemen Strategik	Lemahnya dan tersentralisasinya sistem perencanaan dan manajemen; Lemahnya kebijakan obat dan peralatan kesehatan; Tidak memadainya regulasi kefarmasian dan sektor swasta dan praktek industri; Kurangnya kerjasama dan kemitraan dibidang kesehatan antara pemerintah dan masyarakat sipil; Kurangnya insentif untuk menggunakan input secara efisien dan tanggapan terhadap kebutuhan pengguna; Ketergantungan terhadap biaya dari donor sehingga mengurangi fleksibilitas dan rasa memiliki, kebijakan donor bertentangan dengan kebijakan negara.
Kebijakan Publik Antar Sektor	Birokrasi pemerintahan Terbatasnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dan transportasi
Karakteristik Lingkungan	Belum terciptanya Good Governance Korupsi, pemerintahan yang lemah, lemahnya hukum; Ketidak stabilan politik dan keamanan; Prioritas yang rendah bagi sektor sosial; Rendahnya akuntabilitas publik; Terbatasnya kebebasan press.
	Lingkungan Fisik Keadaan iklim dan geografik sebagai peredisposisi timbulnya penyakit; Keadaan fisik yang menghambat palayanan kesehatan

D. Pengertian Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta

E. Arah Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional
pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
profesionalisme, desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.
Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen yang handal.
Pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
Tenaga yang mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia.
melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.
Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana.
Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen, pengedar dan pemakai

F. Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu :

1. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.

2. Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan.

3. Peningkatan status gizi masyarakat.

4. Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).

5. Pengembangan keluarga sehat sejahtera

G. Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum yang dikelompokkan sebagai berikut:

Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.

Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan.

Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.

Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan, sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan.

Peningkatan Kesehatan Lingkungan.

Kesehatan lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan.

Kesehatan lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda serta pembakuan standar lingkungan.

Peningkatan Upaya Kesehatanya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan perlu terus –menerus diupayakan.

Dalam rangka mempertahankan status kesehatan masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.

Setelah melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas. Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah yang cenderung meningkat.

Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh.

Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pengenbangan tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan secara bertahap.

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara swadana.

Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.

Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder. Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi : regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan.

Desentralisasi atas dasr prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.

Penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan daerah.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi masalah kesehatan masyarakat yang ada.

Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.

Selain berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari globalisasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negaraPembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Dampak Pembangunan Ekonomi dapat mempengaruhi derajat derajat kesehatan masyarakat. adalah pertama, kesehatan dan pembangunan, kedua, kesehatan dan kemiskinan, ketiga, memilih intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status Kesehatan Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam, Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
Adapun arah pembangunan kesehatan antara lain Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional, pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
Tujuan pembangunan kesehatan yaitu : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kebijakan pembangunan kesehatan antara lain Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.

B. Saran

Jika ada kesalahan dan kekeliruan pada makalah ini maka kami mohon kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan kedepannya.