Literasi Perawat ~ Artikel ini membahas mekanisme Re-registrasi SKP guna perpanjangan STR.
Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II/2016 Tentang Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tahun 2016 yang dimaksud Pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan keperawatan, mengikuti pendidikan/ pelatihan, menulis artikel, melakukan penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian masyarakat. Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dimana perawat berkewajiban mengembangkan Praktik Profesinya dengan meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
Bentuk PKB Perawat Indonesia
Bentuk PKB perawat Indonesia meliputi beberapa kelompok kegiatan :
Kegiatan praktik profesional: berupa pemberian pelayanan keperawatan yang meliputi: pengalaman kerja dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri, pengalaman membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat, pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesesehatan (kepala bidang perawatan, ketua tim, supervisor, kepala puskesmas, kepala praktik mandiri perawat), dan pengalaman sebagai praktisi Praktik keperawatan mandiri.Kegiatan Ilmiah: mengikuti seminar/ temu ilmiah, workshop atau lokakarya, dan pelatihanPengembangan Ilmu Pengetahuan: meneliti, publikasi hasil penelitian di jurnal, menulis artikel di jurnal, menulis buku, menerjemah buku, menyunting buku dan presentasi oral baik di tingkat nasional dan internasional.Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian, berpartisipasi sebagai pengabdi profesi per tahun, dan bekerja di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)
Satuan Kredit Profesi (SKP)
Satuan Kredit Profesi harus memenuhi ketentuan berikut ini:
Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesiSatuan Kredit Profesi yang diberikan oleh PPNI, sesuai dengan Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan bagi perawat yang ditetapkan secara nasional oleh PPNI. Satuan Kredit Profesi hanya dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI dan Dewan Pengurus Wilayah PPNI ProvinsiSatuan Kredit Profesi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat PPNI berupa sertifikat keahlian dan sertifikat kehadiran di tingkat internasional dan nasional (≥ 3 provinsi)Satuan Kredit Profesi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi PPNI berupa sertifikat kehadiran ditingkat lokal (1 provinsi atau 2 provinsi)Kelebihan Satuan Kredit Profesi tidak dapat dikumpulkan untuk periode berikutnya. Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 25 SKP dalam 5 (lima) tahun, yaitu:Kegiatan praktik profesionalKegiatan ilmiahPengembangan ilmu pengetahuan Pengabdian masyarakat
Mekanisme Re-registrasi SKP guna perpanjangan STR
Mekanisme Pengajuan Verifikasi SKP untuk Perpanjangan STR :
Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Nomor: 017F/DPP.PPNI/SK/K/S/II/2016 Tentang Perubahan Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Indonesia Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Tahun 2016 yang dimaksud Pendidikan keperawatan berkelanjutan (PKB) Perawat Indonesia adalah proses pengembangan keprofesian yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan seseorang dalam kapasitasnya sebagai perawat praktisi, guna mempertahankan dan meningkatkan profesionalismenya sebagai seorang perawat sesuai standar kompetensi yang ditetapkan. Kegiatan dapat berupa pengalaman memberikan asuhan keperawatan, mengikuti pendidikan/ pelatihan, menulis artikel, melakukan penelitian, publikasi karya ilmiah dan pengabdian masyarakat. Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan Perawat Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dimana perawat berkewajiban mengembangkan Praktik Profesinya dengan meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
Bentuk PKB Perawat Indonesia
Bentuk PKB perawat Indonesia meliputi beberapa kelompok kegiatan :
Kegiatan praktik profesional: berupa pemberian pelayanan keperawatan yang meliputi: pengalaman kerja dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dan praktik mandiri, pengalaman membimbing praktek mahasiswa di klinik maupun di masyarakat, pengalaman sebagai pengelola pelayanan keperawatan di fasilitas pelayanan kesesehatan (kepala bidang perawatan, ketua tim, supervisor, kepala puskesmas, kepala praktik mandiri perawat), dan pengalaman sebagai praktisi Praktik keperawatan mandiri.Kegiatan Ilmiah: mengikuti seminar/ temu ilmiah, workshop atau lokakarya, dan pelatihanPengembangan Ilmu Pengetahuan: meneliti, publikasi hasil penelitian di jurnal, menulis artikel di jurnal, menulis buku, menerjemah buku, menyunting buku dan presentasi oral baik di tingkat nasional dan internasional.Pengabdian masyarakat: Berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui bentuk-bentuk kegiatan sosial, memberikan penyuluhan, penanggulangan bencana, terlibat aktif dalam pengembangan profesi, anggota pokja kegiatan keprofesian, berpartisipasi sebagai pengabdi profesi per tahun, dan bekerja di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK)
Satuan Kredit Profesi (SKP)
Satuan Kredit Profesi harus memenuhi ketentuan berikut ini:
Bukti seseorang melakukan kegiatan Pengembangan Keprofesian bagi Perawat dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Profesi (SKP) oleh organisasi profesiSatuan Kredit Profesi yang diberikan oleh PPNI, sesuai dengan Pedoman Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan bagi perawat yang ditetapkan secara nasional oleh PPNI. Satuan Kredit Profesi hanya dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPNI dan Dewan Pengurus Wilayah PPNI ProvinsiSatuan Kredit Profesi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Pusat PPNI berupa sertifikat keahlian dan sertifikat kehadiran di tingkat internasional dan nasional (≥ 3 provinsi)Satuan Kredit Profesi yang dikeluarkan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi PPNI berupa sertifikat kehadiran ditingkat lokal (1 provinsi atau 2 provinsi)Kelebihan Satuan Kredit Profesi tidak dapat dikumpulkan untuk periode berikutnya. Kredit prasyarat yang diperlukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan sebanyak 25 SKP dalam 5 (lima) tahun, yaitu:Kegiatan praktik profesionalKegiatan ilmiahPengembangan ilmu pengetahuan Pengabdian masyarakat
Mekanisme Re-registrasi SKP guna perpanjangan STR
- Rekomendasi diberikan kepada anggota aktif PPNI yang memiliki Nomor Induk Registrasi Anggota (NIRA) PPNI yang dikeluarkan oleh PPNI Pusat sesuai hasil MUNAS PPNI tahun 2010 dan terdaftar sejak 2012.
- Untuk perawat lulusan setelah tahun 2012, keanggotaan dihitung sejak tahun kelulusan
- Surat Rekomendasi diberikan oleh PPNI Provinsi berdasarkan pendelegasian dari Dewan Pengurus Pusat PPNI (Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI) dengan memperhatikan status keanggotaan dan terpenuhinya 25 SKP sesuai ketentuan PPNI.
- Setiap perawat mengisi formulir laporan evaluasi diri (lampiran 1), formulir permohonan verifikasi (lampiran 2) dan melampirkan bukti-bukti sesuai kebijakan PPNI yang tertuang dalam pedomanLaporan evaluasi diri, permohonan verifikasi dan bukti-bukti pendukung dikirimkan ke sekretariat PPNI Dewan Pengurus Daerah PPNI Kabupaten/ Kota untuk diverifikasi oleh verifikator PPNI yang ditetapkan melalui SK Dewan Pengurus Pusat PPNI.Setelah diverifikasi, verifikator DPD PPNI Kabupaten/Kota memasukkan data hasil evaluasi diri anggotanya (Perolehan SKP) secara manual (lampiran 4) atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan (SIM-K) PPNI secara bertahap.
- Jika perolehan SKP kurang dari 25 SKP, maka verifikator DPD PPNI Kabupaten/ Kota memberikan umpan balik kepada yang bersangkutan secara langsung atau melalui DPK PPNI untuk mendapatkan pembinaan/pengarahan sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan kemampuan evaluasi perawat melalui modul (lampiran 10) guna tercukupi 25 SKP yang masih dirasakan kurang.Setelah tercukupi 25 SKP selanjutnya verifikator DPD PPNI Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi data evaluasi diri dan menyerahkan hasil verifikasi ke Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi untuk dimasukkan dalam data manual atau ke SIM-K NasionalDewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi,atas nama Dewan Pengurus Pusat PPNImemberikan rekomendasi sesuai dengan peraturan organisasi tentang rekomendasi.Persyaratan Perpanjangan STR :
- Salinan KTP
- Salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) PPNI
- Salinan lunas iuran keanggotaan sampai dengan tahun berjalan
- STR asli dan salinannya
- Pas foto ukuran 4 x 6 cm, berwarna dua lembar
- Surat Keterangan Sehat
- Bukti pelunasan iuran PPNI selama 5 tahun
- Surat pernyataan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan etika moral profesi
- Slip Pembayaran ke Rekening Pustanserdik, No Rek 0193-01-001-868-30-7 (tidak boleh transfre ATM)
- Asli dan salinan surat keterangan praktik profesional
- Asli dan salinan data kegiatan ilmiah
- Asli dan salinan data pengembangan ilmu pengetahuan
- Asli dan salinan data pengabdian masyarakat
Mekanisme Pengajuan Verifikasi SKP untuk Perpanjangan STR :
- Anggota/asesi mempersiapkan surat permohonan verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP) (lampiran 1), laporan evaluasi diri perawat (lampiran 2), format isian verifikasi (lampiran 3), berkas pendukung asli dan salinannya, yang dapat diserahkan langsung kepada verifikator DPD atau verifikator DPK.
- Verifikator DPK menerima surat permohonan verifikasi Satuan Kredit Profesi (SKP), laporan evaluasi diri perawat, format isian verifikasi dan berkas pendukung beserta salinannya dari perawat yang mengajukan re-registrasi SKP guna perpanjangan STR.
- Verifikator melakukan verifikasi berkas pendukung asli/legalisasi dan salinan yang meliputi: kegiatan praktik keperawatan professional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian masyarakat.
- Verifikator DPK meyerahkan berkas kepada verifikator DPD.
- Verifikator DPD melakukan verifikasi terhadap berkas pendukung asli dan salina
- Berkas pendukung asli dan salinannya yang telah diverifikasi diberikan stempel dan diberikan paraf. Berkas asli bukti fisik dikembalikan kepada asesi, sedangkan salinan berkas bukti fisik dikumpulkan kepada verifikator.
- Asesi mengunggah berkas pendukung asli yang telah diverifikasi ke website: http://simk.inna-ppni.or.id/skp/pengajuan
- Apabila hasil verifikasi kurang dari 25 SKP, maka verifikator DPD/DPK menjelaskan dan memberitahukan perawat atau Ketua DPK PPNI guna kecukupan 25 SKP perlu dilakukan kemampuan evaluasi perawat melalui penggunaan modul sesuai dengan kebutuhan hasil perhitungan verifikator.
- Vrifikator memfasilitasi kegiatan kemampuan evaluasi perawat melalui pengisian modul sesuai dengan Verifikator
- Verifikator selanjutnya memverifikasi hasil penilaian kemampuan evaluasi perawat melalui modul yang telah diisi.
- Setelah mencukupi 25 SKP, verifikator DPD membuat rekapitulasi hasil pengajuan SKP perawat guna perpanjangan STR yang selanjutnya diserahkan ke DPW PPNI Provinsi setelah terlebih dahulu ditandatangani.
- Setelah mencukupi 25 SKP, asesi mengunggah berkas pendukung asli yang telah diverifikasi ke website: http://simk.inna-ppni.or.id/skp/pengajuan
- Verifikator DPD melakukan verifikasi melalui http://skp.inna-ppni.or.id
- Hasil penilaian verifikator, ditindaklanjuti DPW PPNI Provinsi untuk diberikan rekomendasi (Lampiran 4) sesuai dengan peraturan organisasi tentang rekomendasi organisasi dan ditembuskan ke DPP PPNI dalam bentuk laporan.
Post a Comment for "Mekanisme Perpanjangan STR dengan 25 SKP"